DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

KESEHATAN LINGKUNGAN

Duta Besar RI untuk AS membantah ada subsidi ekspor udang

             Seperti disampaikan oleh Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (15/1), Dubes RI untuk AS, Dino Patti Jalal, memimpin delegasi RI untuk memberikan penjelasan kepada Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat, mengenai tuduhan pemberian subsidi pada ekspor udang.

    Duta besar Dino menjelaskan bahwa kredit ekspor dan asuransi ekspor diberikan kepada seluruh usaha yang ada di Indonesia, sehingga tidak dapat dianggap sebagai subsidi secara spesifik. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada pembudidaya skala kecil tidak dapat disamakan dengan subsidi yang diberikan kepada eksportir.


    Berdasarkan data produksi udang dan jumlah bantuan yang digulirkan oleh pemerintah, prosentase dari jumlah bantuan tersebut tidak lebih dari 2 %. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dirjen PB), Slamet Soebjakto, pada saat menjawb pertanyaan wartawan terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pembudidaya tradisional melalui program revitalisasi tambak. Lebih lanjut Dirjen PB mengungkapkan bahwa bantuan tersebut adalah sebagai pemicu untuk menggairahkan kembali usaha budidaya udang di Indonesia sehingga bukan merupakan subsidi (rmr)


    Sumber: Dirjen PB (rmr)