DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

TABLOID AKUAKULTUR

KKP KEMBALI TENGGELAMKAN ENAM KAPAL IKAN ILEGAL VIETNAM

Setelah menenggelamkan 12 (dua belas) kapal perikanan ilegal pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menenggelamkan 6 (enam) kapal perikanan asing (KIA) ilegal berbendera Vietnam di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 31 Oktober 2015. Keenam kapal tersebut merupakan barang bukti yang masih dalam proses penyidikan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), namun telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk dimusnahkan. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin, di Batam, (31/10).

Asep menambahkan, atas dasar penetapan dari Pengadilan Negeri Batam, maka KKP melalui Ditjen. PSDKP melakukan pemusnahan terhadap 6 (enam) kapal tersebut dengan cara ditenggelamkan. Penenggelaman ini dilakukan untuk menegakkan kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, penenggelaman kapal ilegal juga dilakukan untuk memutus mata rantai kegiatan illegal fishing, memberikan efek gentar kepada para pelaku, serta meningkatkan efisiensi proses hukum yang berjalan.

Menurut Asep, penenggelaman 6 (enam) kapal pelaku illegal fishing tersebutdilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009, yang menyebutkan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Hal ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Selanjutnya Asep mengungkapkan, kapal-kapal yang ditenggelamkan yaitu 1). KM. BV 95228 TS (35 GT), 2). KM BV 95472 TS (32 GT),3). KM BV 95632 TS (36 GT), 4). KM BV 75169 TS (32 GT), 5). KM. BV 95609 TS (36 GT), dan 6).KM. BV 95038 TS (35 GT).Keenam kapal yang diawaki oleh 43 orang WNA Vietnam tersebut tertangkap tangan oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 005 milik KKP pada tanggal 1 Agustus perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI),sekitar perairan Anambas, Kepulauan Riau.

Saat tertangkap kapal-kapal tersebut sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) menggunakan alat tangkap pancing rawai tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan dari Pemerintah RI. Keenam kapal yang telah menangkap ikan sebanyak ± 9.171 kg disangkakan melanggarPasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No. 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar.

Satu Tahun Tenggelamkan 107 Kapal Ilegal

Penengelaman 6 (enam) kapal tersebut telah menambah jumlah kapal-kapal ilegal yang ditenggelamkan sejak era Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Setidaknya dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015 telah ditenggelamkan sebanyak 107 kapal perikanan ilegal dari berbagai negara. Jumlah terbanyak berasal dari Vietnam 39 kapal, kemudian dari Filipina 34 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 6 kapal, Indonesia 4 kapal, Papua Nugini 2 kapal, dan RRT 1 kapal.