DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

MEDIA PROMOSI

EMPAT KAPAL PENGAWAS HIU PERKUAT PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah 4 (empat) armada Kapal Pengawas (KP), yakni KP Hiu 012, KP Hiu 013, KP Hiu 014, dan KP Hiu 015 untuk memperkuat pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Penambahan 4 (empat) kapal tersebut merupakan komitmen KKP untuk mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penguatan infrastruktur pengawasan.

“Penambahan kapal pengawas ini untuk menekan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal, terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin, saat meresmikan 4 (empat) Kapal Pengawas Perikanan di Kantor Satuan Kerja PSDKP Batam, Provinsi Kepulauan Riau, (18/12).

Selanjutnya, Asep menambahkan 4 (empat) kapal yang diproduksi oleh galangan dalam negeri tersebut dibuat dari material aluminium dan memiliki ukuran panjang 32 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, kecepatan 25 knot, akan dioperasikan di wilayah barat (2 kapal) dan di wilayah timur (2 kapal).

Empat kapal pengawas yang diresmikan ini akan menambah jumlah armada Kapal Pengawas Perikanan yang dimiliki oleh KKP menjadi 31 unit dari sebelumnya berjumlah 27 unit yang tersebar diseluruh WPP-NRI, tambah Asep.

Selanjutnya Direktur Jenderal PSDKP menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Kapal Pengawas Perikanan merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di WPP-NRI ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Proses Hukum Terhadap 148 Kapal Illegal Fishing

Direktorat Jenderal PSDKP sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2015 telah melakukan proses hukum terhadap 148 kapal illegal fishing, dengan rincian 109 kapal merupakan hasil operasi Direktorat Jenderal PSDKP. Sedangkan 39 kapal lainnya merupakan limpahan dari TNI AL (1 kapal), Polair (18 kapal), Bakamla (7 kapal), Dinas Kelautan dan Perikanan (8 kapal), Ditjen. Bea dan Cukai (4 kapal), dan Polisi Kehutanan (1 kapal).

Sejumlah 148 kapal tersebut terdiri atas 80 kapal asing yang berasal dari Thailand (7 kapal), Malaysia (8 kapal), Vietnam (46 kapal), dan Filipina (19 kapal). Sedangkan 68 kapal merupakan kapal berbendera Indonesia.