DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA

PULANGKAN 17 NELAYAN SELAMA 2017

Jakarta (21/6), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri telah memulangkan sejumlah 17 (tujuh belas) nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Demikian ungkap Direktur Jenderal PSDKP, Eko Djalmo Asmadi, di Jakarta (21/6).

Selanjutnya, Eko menambahkan Sejumlah nelayan tersebut dipulangkan dari Australia sebanyak 16 orang, yang berasal dari Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan 1 (satu) orang dipulangkan dari Malaysia yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara.

Nelayan Indonesia yang tertangkap umumnya secara tidak sengaja memasuki wilayah perairan negara lain, baik disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara lainnya, maupun keterbatasan teknologi yang digunakan.

Hal ini menjadi perhatian serius KKP untuk memberikan pemahaman kepada para nelayan agar tidak melintas batas dalam melakukan penangkapan ikan. “Sosialisasi bersama-sama dengan Pemda dan instansi terkait terus kami lakukan, untuk mencegah tertangkapnya nelayan Indonesia di negara lain”, tambah Eko.

Namun, apabila masih terdapat nelayan Indonesia yang tertangkap, maka kami bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri akan segera melakukan proses yang cepat agar dapat segera dipulangkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Pudjiastuti, pada tanggal 8 November 2017 menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Di Negara Lain Tanpa Izin. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Selain mengatur tata cara pemulangan, Peraturan tersebut juga mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal PSDKP melakukan antisipasi melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi diprioritaskan di provinsi atau kabupaten/kota yang jumlah nelayannya banyak ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin. Sosialisasi meliputi batas wilayah perairan antara Indonesia dengan negara lain, ?peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan yang berlaku di Indonesia dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, dan ?penggunaan alat navigasi dan alat komunikasi di kapal perikanan.