DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

SESDITJEN

KKP - FAO SEPAKAT DORONG PAKAN MANDIRI NASIONAL

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto memberikan gambaran bahwa tantangan perikanan budidaya ke depan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pakan ikan yang efisien dan berkualitas, seiring dengan perkembangan budidaya yang kian dinamis dari tahun ke tahun. Tahun 2019 total produksi perikanan budidaya nasional diproyeksikan mencapai 31,3 juta ton, dimana sebesar 11,7 juta ton merupakan produksi ikan. Untuk memenuhi angka capaian produksi ikan tersebut, dibutuhkan setidaknya 14 juta ton pakan ikan.

Hal itu disampaikan Slamet saat memberikan sambutan pada pembukaan VALIDATION  WORKSHOP  “Preparation of Full TCP Project Supporting Local Feed Self-Sufficiency for Inland Aquaculture Development in Indonesia, yang diselenggarakan di Gedung Mina Bahari IV lantai 15 sebagai salah satu bentuk kerjasama antara KKP dengan FAO.

Menurutnya, isu pakan merupakan bagaian penting yang perlu menjadi focus perhatian bersama, hal ini karena pakan merupakan penyusun terbesar biaya produksi usaha budidaya yang mencapai > 70%. Disisi lain, harga pakan pabrikan cenderung menunjukkan tren kenaikan, sehingga menyebabkan turunnya efisiensi usaha budidaya. Kondisi ini, sebenarnya karena dipicu oleh keterbatasan industri pakan dalam memanfaatkan bahan baku lokal untuk dijadikan pakan ikan, sehingga mau tidak mau industri masih bergantung pada bahan baku pakan impor, terutama tepung ikan.

Permasalahan pakan saat ini bukan hanya menjadi isu nasional, namun telah menjadi isu global yang mencadi salah satu faktor pembatas utama dalam bisnis akuakultur di dunia. Untuk itu badan pangan dunia FAO mulai melihat bahwa isu pakan harus menjadi isu trans-nasional yang harus segera dicarikan solusi, sehingga upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan global melalui pengembangan akuakultur akan mampu tercapai. FAO hadir sebagai mitra kerjasama KKP akan membantu dalam memformulasikan strategi pengembangan pakan mandiri yang nantinya dapat digunakan secara regional. Demikian disampaikan Kepala Regional FAO- Asia Pasifik. Prof. Weimin Miao yang juga turut hadir dalam acara Validation Workshop.

Prof. Miao begitu panggilan akrabnya, menyampaikan apresiasi kepada KKP yang telah menaruh perhatian terhadap isu penting dan strategis dalam mata rantai produksi budidaya yaitu terkait pakan. “FAO mendukung penuh usaha pemerintah Indonesia dalam mencapai kemandirian pakan, sehingga, keberhasilan pengembangan pakan mandiri di Indonesia dapat menjadi rujukan tersendiri di level Asia Pasifik terlebih saat ini Indonesa menjadi negara pertama di dunia yang memberikan perhatian terhadap kemandirian pakan ikan yang dilaksanakan masyarakat” tutur Prof. Miao saat dimintai keterangan.

Miao melanjutkan, bahwa FAO bersama Ditjen Perikanan Budidaya akan terus melakukan monitor terhadap implementasi pengembangan pakan mandiri di Indonesia. Diharapkan strategi yang dihasilkan pada workshop ini dapat menjadi fondasi yang kuat, sehingga keterbatasan bahan baku tidak menjadi halangan bagi sebuah negara untuk menghasilkan pakan berkualitas demi pertumbuhan perikanan budidaya yang berkelanjutan

Sepakati Kembangkan Model Pengembangan Pakan Mandiri

KKP dan FAO menyatakan sepakat untuk melakukan kerjasama pengembangan pakan mandiri di Indonesia. FAO sepakat untuk mengalokasikan  bantuan untuk TCP project pakan mandiri senilai kurang lebih 3,25 milyar rupiah.  Kerjasama kedua belah pihak ini akan difokuskan pada upaya-upaya yang secara langsung mendorong pakan mandiri yaitu : Pertama, penyediaan informasi dasar terkait ketersediaan suplai bahan baku,  kebutuhan nutrisi, jenis dan formulasi pakan khususnya untuk pakan ikan patin di Indonesia. Kedua, pemanfaatan varian bahan baku pakan ikan lokal yang potensial dimanfaatkan. Ketiga, perbaikan formulasi dan kualitas pakan ikan yang diproduksi kelompok GERPARI. Keempat, optimalisasi strategi farm feed management.

Menurut Slamet, sebagai bentuk implementasi, untuk tahap awal kerjasama ini akan dilakukan percontohan pembuatan  pakan mandiri dan percontohan penggunaan pakan mandiri disertai dengan cara pemberian pakan yang baik (Good Feed Management Practices). “Percontohan ini akan dilakukan dengan cara melibatkan 30-40 orang pembudidaya dengan mekanisme cost sharing, dan diharapkan akan menjadi model rujukan bagi pengelolaan pakan mandiri di berbagai daerah di Indonesia”, tambah Slamet.

Asosiasi Pakan Mandiri Nasional  Terbentuk

Sebanyak 20 pelaku usaha pakan mandiri dari berbagai Propinsi di Indonesia, telah dikukuhkan kepengurusannya oleh Dirjen Perikanan Budidaya menjadi wadah yang diberinama Asosiasi Pakan mandiri Nasional (APMN), dimana wadah ini diharapkan akan menjadi mitra KKP dalam pengembangan pakan mandiri nasional.

Paska dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Pakan Mandiri Nasional, Syarifuddin, menyatakan siap mendukung kerjasama KKP-FAO ini. “Kami akan berusaha secara optimal untuk membantu pengembangan GERPARI yang telah dicanangkan oleh KKP”, tutur Syarifuddin.

Sebagaimana diketahui APMN ini merupakan wadah bagi para pelaku usaha pakan mandiri yang bertujuan untuk membangun perikanan budidaya berbasis pakan mandiri yang berkualitas dengan harga terjangkau. Intinya keberadaan APMN diharapkan akan mampu mengkoordinasikan para pelaku usaha pakan mandiri untuk mendukung pengembangan usaha budidaya di sentra-sentra produksi di berbagai daerah.

Kinerja Pakan Mandiri Menggembirakan

Selama 2 (dua) tahun berjalan yaitu Tahun 2015 dan 2016, program GERPARI telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan dari program GERPARI mengalami peningkatan yang positif, yaitu dari 16.800 ton di tahun 2015 menjadi 62.100 ton pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 300%. Disamping itu, penggunaan varian bahan baku pakan ikan lokal dalam GERPARI juga turut berkontribusi terhadap penurunan volume impor bahan baku pakan ikan. Sebagai gambaran, Tahun 2016 impor bahan baku pakan ikan menurun hingga 27% yaitu dari 303.932 ton pada tahun 2015 menjadi 221.564 ton pada tahun 2016. Penurunan importasi bahan baku pakan ikan ini juga disebabkan oleh efektifitas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang gencar memberantas IUU Fishing, sehingga berdampak terhadap ketersediaan ikan non ekonomis sebagai bahan baku tepung ikan.

Melalui GERPARI, telah mulai terbentuk kelompok – kelompok pakan ikan mandiri yang berperan memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya di wilayahnya secara berkelanjutan. Pengembangan GERPARI juga secara nyata mampu menekan biaya produksi budidaya tinggal < 60%, dengan kata lain pembudidaya mendapatkan nilai tambah keuntungan sebesar Rp. 4.000,- – Rp. 5.000,- per kg produksi ikan. Adalah Didi (50 th), Ketua Kelompok Nila Alam Sari Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil dalam pengelolaan pakan mandiri. Menurut Didi, kelompoknya telah mampu memproduksi pakan mandiri dengan kapasitas 4 ton per hari dengan jangkauan suplai untuk pembudidaya di Kabupaten Pandeglang dan daerah lain seperti Indramayu. Keberadaan kelompoknya menurut Didi, telah mendapat respon positif dari para pembudidaya karena secara umum memberikan dampak positif terutama meningkatnya nilai tambah keuntungan yang diraup.

Disamping GERPARI di tingkat masyarakat, dalam mendukung suplai kebutuhan pakan nasional yang efisien dan berkualitas, Ditjen Perikanan Budidaya juga tengan menggarap program pembangunan pakan skala medium berkapsitas 1 ton per jam. Tahun 2017 direncanakan pembangunan pakan tersebut akan difokuskan di Kabupaten Pangandaran yang khsusus untuk mendukung ketersediaan pakan bagi budidaya ikan kakap putih (Baramundi). Disamping itu, revitalisasi pabrik pakan UPT diarahkan dalam upaya menggenjot kapasitas produksi yang selama ini masih belum optimal. Ditjen Perikanan Budidaya setidaknya memiliki 9 UPT yang memiliki pabrik pakan, tersebar di Aceh, Jambi, Lampung, Karawang, Sukabumi, Jepara, Situbondo, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

Menurut Slamet, upaya-upaya di atas merupakan bagian langkah kongkrit pihaknya dalam menjamin ketersediaan pakan yang terjangkau oleh para pembudidaya skala kecil, yang saat ini masih dihadapkan pada kendala inefisiensi produksi. Disamping itu dengan GERPARI, diharapkan akan memicu multiplier effect antara lain munculnya kelompok penyedia alat bahan baku dan juga kelompok pemasaran pakan ikan mandiri.

Slamet menambahkan, seiring dengan tuntutan global terkait isu sustainability, pihaknya juga akan mendorong upaya sertifikasi terhadap bahan baku pakan tepung ikan. Sertifikasi ini diarahkan untuk menjamin kualitas tepung ikan dan ketelusurannya. Artinya tepung ikan yang diperoleh selain harus terjamin kualitasnya, juga sumber ikan harus didapatkan dengan cara-cara ramah lingkungan.

“Diharapkan dengan adanya sinergi yang baik dari hulu sampai hilir ini, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya pembudidaya ikan sehingga dapat menuju Masyarakat Perikanan Budidaya yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan” pungkas Slamet.