DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

KAWASAN BUDIDAYA

KKP FOKUSKAN PERENCANAAN KAWASAN BUDIDAYA BERKELANJUTAN

Kondisi infrastruktur lahan budidaya khsususnya tambak tradisional yang kurang tertata dengan baik telah secara langsung menurunkan tingkat produktivitas budidaya. Oleh karena itu penting bagi KKP menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam mendorong penataan kawasan perikanan budidaya yaitu melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas budidaya. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Slamet, tantangan terbesar pengembangan budidaya udang/ikan khususnya di kawasan tambak adalah penuruan kualitas lingkungan yang memicu munculnya hama dan penyakit ikan. Kejadian ini tambah Slamet salah satunya karena dipicu oleh kondisi infrastruktur tambak yang buruk, oleh karena itu perencanaan dalam rangka penataan kawasan budidaya yang terintegrasi dan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi suatu keniscayaan yang harus segera dilakukan disentral-sentral produksi budididaya air payau.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa potensi indikatif lahan budidaya air payau di Indonesia mencapai 2,9 juta ha dengan total pemanfaatan hingga tahun 2015 mencapai 715.846 ha atau baru sekitar 24,14%. Dari data luas lahan yang dimanfaatkan tersebut, tambak tradisional masih mendominasi dengan tingkat pemanfaatan lebih dari 60% dari total lahan termanfaatkan. “Tambak-tambak tradisional inilah yang butuh penataan karena cenderung memiliki infrastruktur buruk dan tata letak yang tidak beraturan. Melalui penataan kawasan budidaya yang berbasis klaster, akan memungkinkan pengelolaan dan penerapan biosecurity dengan mudah”, pungkas Slamet.

Gandeng Kementerian PUPR untuk Tata Kawasan Perikanan Budidaya

Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Arik Wibowo menyatakan bahwa untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan pengelolaan kawasan perikanan budidaya, salah satu program prioritas KKP tahun 2017 yaitu revitalisasi kawasan perikanan budidaya melalui rehabilitasi saluran irigasi tersier untuk tambak udang Vannamei dan kolam udang Galah. Program ini bertujuan untuk mendukung beroperasinya sistem produksi perikanan budidaya khususnya udang yang menerapkan teknologi budidaya ikan yang maju, efisien, efektif dan berkelanjutan.

Ditambahkan Arik, revitalisasi kawasan perikanan budidaya tahun ini akan difokuskan di 12 kabupaten, yaitu untuk rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang Vannamei akan dilakukan di Kabupaten Mamuju Utara, Lampung Timur, dan Kolaka. Sedangkan windu di Kutai Kartanegara, Pangandaran, dan Kota Tarakan. Untuk program silvofishery (polikulture udang windu, bandeng dan rumput laut) di Bekasi. Sedangkan untuk kolam Udang Galah akan dilakukan Kabupaten Pangandaran, Garut, Banjar, Ciamis, Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya. “Dengan revitalisasi kawasan perikanan budidaya ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas budidaya sehingga mampu menggenjot produksi dan tentunya pendapatan masyarakat pembudidaya”, jelas Arik.

Sebagaimana diketahui, KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya sejak tahun 2012 telah melakukan upaya-upaya revitalisasi tambak, dimana fokusnya adalah pada perbaikan infrastruktur tambak masyarakat. Program revitalisasi tambak menjadi prioritas dan hingga saat ini pelaksanaannya terus dilakukan melalui kerjasama dengan pihak terkait khususnya dengan Kementerian PUPR. Sebagaimana disampaikan, Abdul Muis, dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, hingga tahun 2016 program pembangunan luas layanan jaringan tata air tambak yang terealisasi mencapai 5.088 ha, sedangkan realisasi program rehabilitasi jaringan tata air irigasi tambak hingga tahun 2016 tercatat seluas 47.726 hektar.

Disamping itu, Sejak tahun 2013 Ditjen Perikanan Budidaya juga mendorong pelaksanaan pengelolaan saluran tambak partisipatif  yang melibatkan masyarakat. Sampai dengan tahun 2016 tercatat sekitar 242.000 meter saluran yang telah direhabilitasi dengan luas lahan terlayani mencapai 12.100 ha, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 7.020 orang.

Kasubdit Kelautan dan Perikanan Bappenas, Rahmat Mulianda, menyampaikan bahwa program pembangunan insfrastruktur tambak, telah masuk ke dalam program prioritas nasional pembangun kedaulatan pangan. Menurutnya, Bappenas telah menetapkan target yaitu masing-masing untuk pembangunan irigasi tambak pada tahun 2017 ditargetkan 208,39 ha dan hingga tahun 2019 diproyeksikan seluas 304,75 ha, sedangkan untuk pembangunan jaringan tata air tambak tahun 2017 ditargetkan seluas 12.050 ha dan hingga tahun 2019 dapat mencapai seluas 115.000 ha.

Forum sinkronisasi penataan kawasan perikanan budidaya yang diselenggarakan Ditjen Perikanan Budidaya baru-baru ini telah menghasilkan beberapa poin penting diantaranya yaitu pentingnya melakukan koordinasi rencana kegiatan antara Pusat dan Daerah untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan pembangunan insfrastruktur di kawasan perikanan budidaya; dan pentingnya melakukan pengelolaan budidaya yang berkelanjutan dengan tetap menjamin kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Hal senada disampaikan Staf Ahli Utama Kantor Kepresidenan, Riza Damanik yang menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi antar lembaga/kementerian untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan. Menurutnya, ini akan sejalan dengan rencana kerja pemerintah yang tengah focus dalam meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam, dimana salah satu programnya adalah terbangunnya sebanyak 40 kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana yang optimal. “Sinergi antara KKP, Kementerian PUPR, lintas sektoral terkait dan Pemerintah Daerah merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana arahan dan keinginan Presiden Jokowi” ujarnya saat dimintai keterangan usai menjadi pembicara dalam forum sinkronisasi penataan kawasan budidaya.

Secara nasional, volume produksi budidaya air payau  tahun 2015 tercatat masing-masing untuk udang sebanyak 615.871 ton, rumput laut gracilaria sp sebanyak 1.157.234 ton, dan ikan bandeng sebanyak 672.196 ton.