DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

KAWASAN BUDIDAYA

FOKUS PELESTARIAN LINGKUNGAN, KKP-WWF DORONG BUDIDAYA BERBASIS EKOSISTEM

Isu lingkungan saat ini telah menjadi perhatian masyarakat global di berbagai negara di dunia. Fenomena penurunan daya dukung lingkungan akibat pengelolaan yang tidak terkendali justru akan mengancam eksistensi sumberdaya alam (SDA) yang ada. Oleh karena itu, penting menjadikan aspek lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA tersebut. Perikanan budidaya sebagai sektor yang berbasis SDA akan diarahkan pemanfaatannya secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.

 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengungkapkan hal tersebut saat membuka workshop “Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA) III” di Gedung KKP, Kamis (20/4). Sebagai bentuk tanggungjawab tersebut, lanjut Slamet, saat ini KKP bekerjasama dengan WWF (World Wildlife Foundation) Indonesia telah merancang Pedoman yang bersisi tentang pendekatan pengelolaan perikanan budidaya berbasis ekosistem (Ecosystem Approach to Aquaculture). Langkah ini menurutnya, sebagai upaya dalam mengimplementasikan pola pengelolaan budidaya yang bertanggungjawab sebagaimana mandat dalam FAO- Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).

 

Ditambahkan Slamet, EAA memberikan acuan bagi para pelaku usaha bagaimana melakukan pengelolaan usaha budidaya yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekologi, social, dan ekonomi. Kegiatan usaha budidaya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, ke depan aktivitas usaha budidaya harus dilakukan dengan tetap menjamin kelestarian ekosistem melalui penerapan prinsip eco-efisiensi yaitu mendorong produktivitas dengan tetap menjaga kualitas lingkungan yang ada.

 

EAA juga menuntut sebuah pengelolaan kawasan budidaya secara terpadu. Menurutnya ini penting, ditengah berbagai tantangan budidaya saat ini, khususnya permasalahan yang terjadi di perairan umum, kawasan budidaya pada wilayah yang bersifat open acces, dan kawasan yang melibatkan multisektor. “Pedoman EAA ini dapat menjadi alat dalam memberikan arahan pengelolaan agar dapat dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan”, pungkas Slamet.

 

Hal senada juga disampaikan Wawan Ridwan, Ditrektur CTI-WWF Indonesia, bahwa EAA merupakan bentuk perhatian bersama dalam menjamin keberlanjutan SDA dan lingkungan. Menurutnya, perikanan budidaya tidak bisa dilepaskan dari daya dukung kapasitas ekosistem secara keseleruhunan. Pengelolaan budidaya yang tidak mengindahkan daya dukung dan peran ekosistem sama saja bunuh diri dalam investasi usaha. Wawan menambahkan, bahwa sub sektor perikanan budidaya memiliki peran sentral dalam mencukupi kebutuhan pangan global, oleh karena itu penting bagaimana menjamin keberlanjutan aktivitas perikanan budidaya termasuk jaminan ketelurusan produk.

 

Selanjutnya Wawan menekankan bahwa seiring dengan tuntutan persaingan perdagangan global tentang pentingnya aspek ketelusuran (traceability) dan keberlanjutan (sustainability) atas produk-produk berbasis pangan, maka penerapan EAA ini penting dalam meningkatkan daya saing produk perikanan. “Kedepan harapannya pedoman EAA ini, akan dijadikan produk hukum KKP, sehingga akan menjadi acuan formal bagi semua pelaku usaha budidaya dalam melakukan pengelolaan budidaya secara bertanggungjawab ”, jelas Wawan.

 

Sebagai gambaran pedoman EAA ini berisi berbagai indikator penilaian yang telah mengakomodasi berbagai aspek utama yaitu ekologi, sosial dan ekonomi. Suatu kawasan pengembangan budidaya dikatakan baik jika telah memenuhi kriteria dalam indikator EAA. Bulan September tahun lalu telah dilakukan uji lapang penerapan penilaian indikator yaitu di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan Provinsi Lampung.

 

Penerapan EAA akan sangat sejalan dengan fokus kebijakan KKP, sebagaimana diketahui, Menteri Susi Pudjiastuti saat ini tengah konsen pada upaya-upaya pelestarian lingkungan, hal ini bisa terlihat dari berbagai kebijakan pola pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.