DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI    |    SERTIFIKASI PERIKANAN BUDIDAYA, JAMINAN KEAMANAN PANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK MENUJU PASAR BEBAS ASEAN 2015    |    PERIKANAN BUDIDAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MENYERAP TENAGA KERJA    |    TINGKATKAN PRODUKSI, HAPUS KORUPSI    |    UNTUK SARAN DAN PENGADUAN DAPAT MENGHUBUNGI TELP/FAX (021) 3514779 ATAU EMAIL PENGADUAN.DJPB@KKP.GO.ID    |   

KAWASAN BUDIDAYA

KKP DUKUNG SULAWESI BARAT KEMBANGKAN EKONOMI BERBASIS PERIKANAN

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, menilai Propinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sektor keluatan dan perikanan yang luar biasa besar. Untuk itu ia menegaskan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan perhatian besar dalam mendorong pembangunan sektor ini, sehingga diharapkan akan berdampak bagi pergerakan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

 

“Sulawesi Barat memiliki keunggulan komparatif yang tinggi di sektor perikanan, untuk itu penting menjadikan sektor ini sebagai input utama sumber perekonomian daerah. KKP menyimpan perhatian besar untuk Sulawesi Barat, ini terbukti dari berbagai program KKP yang banyak kami alokasikan di Sulawesi Barat”, ungkap Slamet dalam keterangannya di Mamuju, seusai audiensi dengan Gubernur Sulawesi Barat, Senin (31/7).

 

Namun demikian, Slamet menegaskan bahwa alokasi dukungan program KKP juga tergantung dari komitmen Pemerintah Daerah. Menurutnya, potensi yang ada harus didukung oleh  komitmen dan tanggunjwab yang tinggi, sehingga program benar-benar memberikan outcome yang diinginkan.

 

“Komitmen pemerintah daerah akan menjadi tolak ukur kami dalam memberikan dukungan. Ini penting karena meskipun potensi besar, namun jika tidak ada komitmen, sebesar apapun effort yang diberikan tidak mampu memberikan dampak apa-apa”, tegasnya.

 

Menurutnya, saat ini KKP tengah fokus dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga nilai ekonominya benar-benar mampu dirasakan oleh bangsa ini. Regulasi yang dikeluarkan saat ini perlu disikapi sebagai bagian upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan ekonomi masyarakat.

 

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, menyampaikan bahwa Sulawesi Barat dengan luas laut 22.012 km2 dan panjang garis pantai mencapai 617,5 km memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Ia menyebutkan potensi perikanan tangkap mencapai 1,02 juta ton per tahun dengan pemanfaatan baru sekitar 64,3 ribu ton. Sedangkan potensi perikanan budidaya mencapai 74.300 ha, dengan pemanfaatan baru sekitar 24,8 ribu ha dengan volume produksi tahun 2016 mencapai 121.650 ton.

 

Disamping itu secara geografis Sulawesi Barat memiliki nilai strategis karena merupakan wilayah Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II) kawasan SULU Sulawesi Marine ecoregion & triangle coral reef.

 

“Nilai strategis kawasan ini, menjadi peluang besar untuk mengembangkan Sulawesi Barat sebagai kawasan ekonomi baru berbasis sumberdaya unggulan daerah seperti perikanan dan perkebunan. Pemerintah Daerah tengah merancang pembangunan ekonomi kawasan yang melibatkan berbagai pihak antara lain masyarakat, pemerintah daerah dan swasta, dimana konsep ini diharapkan akan menggerakan ekonomi daerah”, ungkapnya saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur. Senin (31/7)

 

“Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan ibu Susi Pudjiastuti. Saya sampaikan potensi sektor kelautan dan perikanan Sulbar. Saya secara langsung minta dukungan escavator untuk rehabilitasi dan pencetakan tambak, kapal pemburu (pengawas) perikanan dan yang sangat urgent yaitu pembangunan cold storage untuk menampung hasil tangkapan ikan yang mulai melimpah. Bu Menteri menjanjikan dan mudah-mudahan semua bisa terealisasi”, pungkasnya.

 

Sementara itu, tahun ini KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah mengalokasikan dukungan program prioritas perikanan budidaya di Propinsi Sulawesi Barat, masing-masing diantaranya untuk program pakan mandiri di Kabupaten Polewali Mandar senilai 100 juta; bantuan pakan di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 1 ton; sebanyak 300 ribu ekor benur udang vaname di Mamuju Tengah; sebanyak 4 unit escavator di Mamuju Utara dan Mamasa; program revitalisasi tambak di Mamuju Utara; dan sebanyak 1,5 juta ekor udang windu untuk restocking di Mamuju dan Polewali Mandar.

 

Untuk bidang perikanan tangkap, KKP tahun 2016 telah mengalokasikan dukungan asuransi nelayan di Sulawesi Barat yang diperuntukkan bagi sebanyak 4.050 nelayan dengan nilai mencapai lebih dari 708  juta rupiah. Asuransi ini menurutnya sebagai bentuk tanggunjawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat nelayan dalam melakukan kegiatan usaha.

 

“Kami meminta kerjasama dengan stakeholders terkait termasuk perguruan tinggi untuk mendorong penerapan IPTEK dan membantu mengawal program-program KKP, sehingga akan efektif menumbuh-kembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya perikanan khususnya di Sulawesi Barat ini. Saat ini, 80% lebih anggaran KKP, kami gelontorkan ke daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh Indonesia”, tegas Slamet

 

Komisi IV DPR RI Sambangi kawasan perikanan budidaya di Mamuju Tengah

 

Sementara itu, jajaran Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan tahun 2016-2017 di Propinsi Sulawesi Barat. Salah satu agendanya dengan menyambangi kawasan pengembangan budidaya udang di desa Tumbu, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Agenda tersebut ini juga ditandai dengan pemberian bantuan dan penebaran benih udang vaname sebanyak 300.000 ekor di kawasan tambak tradisional milik kelompok serta pemberian bantuan pakan  ikan sebanyak 1 ton.

 

Ketua tim yang juga Anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Barat, Ibnu Munzir, mengapresiasi perkembangan kegiatan budidaya udang di kawasan ini. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Dirinya meminta KKP terus mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mamuju Tengah ini.

 

“Komisi IV sebagai mitra kerja KKP akan sangat mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, tentunya dalam kapasitas DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Oleh karenanya perlu kerjasama sinergi antara Pemda, Pemerintah dan DPR sehingga program dapat memberikan manfaat”, katanya di depan ratusan masyarakat perikanan yang hadir.

 

Ditempat yang sama Wakil Bupati Mamuju Tengah, Amin Jasa, dalam keterangannya menggambarkan bahwa potensi perikanan budidaya di Mamuju Tengah sangat besar, namun pemanfaatannya masih minim. Ia mencotohkan dengan potensi tambak udang yang mencapai 4.168 ha, hingga saat ini pemanfaatannya untuk budidaya udang kurang dari 10 persen dengan gambaran produksi udang tahun lalu baru 800 ton per tahun. Belum lagi potensi lainnya seperti rumput laut yang masing memiliki potensi pengembangan yang luar biasa besar. Oleh karenanya ia meminta komisi IV dan KKP dapat memberikan dukungan untuk pemanfaatan potensi yang ada.

 

“Pada kesempatan ini kami mewakili masyarakat  menyampaikan terima kasih atas dukungan KKP yang telah menghibahkan 1 unit escavator pada tahun 2016 lalu. Dapat kami laporkan dengan adanya escavator ini setidaknya 170 hektar ha lahan tambak telah terehabilitasi, dan seluas 0,3 ha pengembangan baru untuk kolam air tawar. Dengan rehabilitasi tambak ini, secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas ikan dan udang. Saat ini banyak masyarakat dan investor yang mulai tertarik melakukan usaha budidaya udang di Mamuju Tengah”, ungkapnya seusai penebaran benur udang vaname bersama Dirjen Perikanan Budidaya dan jajaran komisi IV DPR RI.

 

Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Parman mengatakan bahwa program dukungan KKP telah secara nyata berdampak langsung terhadap peningkatan produksi budidaya, utamanya komoditas udang yang naik hingga,,, persen dari sebelum ada dukungan Pemerintah.